Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islamberdiri
pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat
tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru Jakarta.
Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam
tingkat Nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi
Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI),
Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan
Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat
Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam
(KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah,
Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII),
Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah,
Badan Koordinasi Pemuda & Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan
Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin),Wanita Islam, Ikatan
Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Antar
Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI). Berbagai ormas
ini bergabung didalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan
pada tanggal 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah
Islamiyah (FUI) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin
Partai Masyumi yaitu DR.H. Mohammad Natsir, Prof.DR.HM. Rasyidi, KH.
Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR. Anwar Harjono, H. Yunan
Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain.
Pada awal berdirinya PBB diketui oleh Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra,
SH,MSc tokoh reformasi yang menjadi arsitek berhentinya Soeharto dari
jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir dan juga sebagai tokoh
yang mempelopori Amandemen Konstitusi Pasca reformasi ditengah tuntutan
Federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu dan pernah pula
menjadi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Sekretaris
Negara. Sedangkan DR. H.MS. Kaban diangkat sebagai Sekretaris Jendral,
tokoh HMI yang sangat disegani dan pernah menjabat sebagai Menteri
Kehutanan yang juga dikenal tanpa kompromi dengan para cukong kayu dan
perambah hutan Indonesia. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai Ketua Umum PBB pada tanggal 1 Mei 2005
dan Drs.H. Sahar L. Hasan sebagai Sekjen. Sejak Muktamar ke-3, April
2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali DR.H.MS Kaban sebagai
Ketua Umum dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua
Majelis Syuro dan BM Wibowo,SE., MM., mantan Sekretaris Jenderal
Organisasi Massa Islam Hidayatullah, sebagai Sekretaris Jenderal.
Partai Bulan Bintang sejak reformasi telah menjadi peserta pemilu dan telah mengikuti Pemilu tahun 1999, 2004
dan Pemilu tahun 2009. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang
mempu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI.
Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih
(2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.
Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, PBB memeroleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7% dan dengan system parliamentary threshold
2,5% sehingga berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI, meski di
beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan
mendapatkan dukungan suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Namun PBB masih memiliki sekitar 400
Anggota DPRD baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia.
Visi
Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami
Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami
Misi
Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.
Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.
The party’s origins go back to the banning of the Masyumi Party by President Sukarno in 1960. After the ban, supporters and followers of the party established the Crescent Star Family (Keluarga Bulan Bintang) to continue to press for the implementation of Sharia law and Islamic teaching in Indonesia. Following the fall of Sukarno and the transition to the New Order,
members of the organization wanted to revive the Masyumi Party, but
this was not allowed by the new regime. In the 1970s, in a meeting in Malang, a new party called Parmusi (Partai Muslimin Indonesia, Muslim Party of Indonesia) was formed. It came fourth in the 1971 elections. In 1973, the party was forced to merge with other Islamic parties into the United Development Party. With the fall of Suharto
in 1998, supporters of Masyumi decided to establish a new party. The
original plan was to use Masyumi name again, but after consideration,
they settled on the Crescent Star Party. The party’s first leader was Yusril Ihza Mahendra, a lawyer and speechwriter to President Suharto[1].
Tidak ada komentar:
Posting Komentar